kawanuasatu.com (Minut)-- Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) daerah setempat I Gede Widhartama SH MH, Rabu (15/8) teken kerjasama dalam bentuk Surat Kuasa Khusus dalam rangka amankan aset daerah.

"Selaku pemerintah kabupaten Minahasa Utara berterima kasih karena kerjasama ini adalah kelanjutan dari rencana yang dibahas bersama dimana penandatanganan surat kuasa khusus ini untuk penanganan kasus - kasus atau penanganan hal - hal yang dimasukan dalam surat kuasa khusus dalam rangka mengamankan aset negara khusunya aset bergerak maupun tidak bergerak," ujar Bupati Joune Ganda.

Kesempatan itu, Bupati menceritakan tugas pertama yang di lakukannya bersama Wakil bupati Kevin W Lotulung di minggu pertama kepemimpinan setelah di Lantik yaitu inspeksi seluruh aset.

"Ternyata aset kita setelah dilakukan inspeksi banyak berada di pihak ketiga khusus aset bergerak. Akhirnya bersama dinas maupun badan terkait, semua aset dicari dan hasilnya memuaskan. Dari capaian itulah kita berhasil mendapat opini baik dari BPK dan setelah ini kita ingin kerjasama dengan Kejaksaan agar keberlangsungan dalam menyelesaikan persoalan aset terselesaikan," ujar Bupati.

Dia pun telah perintahkan agar di kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, tidak terjadi kesalahan sama di waktu lampau.

"Karena tidak ada gunanya kita selamatkan aset yang dahulu tapi aset yang sekarang berdampak lagi ke kita. Jadi kedepan jangan sampai terulang lagi menjadi persoalan baru seperti gali lobang tutup lobang. Sehingga benar - benar kita bersihkan kekeliruan di masa lampau demi menuju Minahasa Utara lebih baik," ujar Bupati.

Sementara Kajari Minut I Gede Widhartama SH MH mengatakan, setelah di pelajari ternyata banyak aset aset berada di pihak ketiga dan itu sangatlah tidak baik.

"Saya mempelajari, ternyata banyak aset berada di pihak ketiga dan tentunya miris sekali saya mendengarnya, sehingga berdasarkan hal itu, bersama pak Sekda kami buat program, syukurnya dari pembahasan dapat di setujui oleh Bupati. Jika tidak disetujui semuanya tidak berjalan," ujar Kajari.

Kajari menjelaskan, setelah kerjasama tersebut, pihaknya akan bekerja membagi kelompok untuk mencari aset - aset yang hilang maupun keberadaannya sudah ada titik terang.

"Saya berbangga menjadi bagian dari kepemimpinan Bupati dan Wakil bupati dan terus berkolaborasi membangun Minahasa Utara dalam segi hukum," ujar Kajari.

Sebelumnya Kepala Badan Keuangan dan Aset Minahasa Utara Carla Sigarlaki menyqmpaikan laporan dalam rangka tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah, dimana kegiatan yang dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah agar pengelolaannya tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Latar belakang pemerintah melaksanakan kegiatan pengamanan barang milik daerah kata Kaban, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan khususnya kendaraan bermotor sesuai ketentuan. Selanjutnya menindaklanjuti temuan BPK terhadap kendaraan yang berada dikuasai oleh tingkat yang tidak berwenang merupakan milik pemerintah kabupaten Minahasa Utara.

Lanjut Kaban Carla, Pemenuhan indikator kegiatan tersebut untuk pengamanan barang milik daerah, selanjutnya untuk kelengkapan penilaian indeks pengelolaan untuk sebuah percontohan dari semua daerah yang di terapkan KPK dan terakhir pemenuhan pelatihan kepemimpinan nasional yang diharapkan kerjasama ini untuk pengamanan aset daerah di luar  kekuasaan pemerintah kabupaten Minahasa Utara.(MRT,)