kawanuasatu.com (Minut)-- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) implementasi program Makan Bergizi, yang berlangsung di lantai tiga kantor bupati setempat, Senin.

Rakor tersebut di pimpin Sekretaris Daerah Novly Wowiling, didampingi Asisten Satu Umbase Mayumtu dan dihadiri Perwakilan Dandim Bitung - Minut, perwakilan Kapolres Minut serta Perwakilan Kejaksaan Negeri Minut dan dihadiri para Asisten dan kepala OPD.

"Rakor ini khususnya membicarakan program makan bergizi gratis dari Presiden RI yang nantinya dilaksanakan di kabupaten Minahasa Utara dan kami sudah melaporkan ini kepada pak bupati dimana komitmennya sangat kuat untuk mendukung penuh pelaksanaan makan bergizi gratis," ujar Sekretaris Daerah.

Dia mengatakan, implementasinya setelah melaporkan program tersebut, dimana yang pertama telah melakukan survey bersama tim dari Kodim ada tiga lokasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan istilah lain dapur umum/sehat.

"Minggu kemarin yang kami survey ada tiga lokasi yang masing - masing disamping kantor dinas pertanian Kelurahan Sarongsong Satu Kecamatan Airmadidi, lokasi kedua di Kecamatan Dimembe samping Kantor Camat Dimembe dan lokasi ketiga di Kecamatan Likupang Timur setelah kantor Kematanan. Lokasi tanah ini status tanahnya tidak bermasalah untuk menjadi SPPG yang nantinya akan ada pembangunan," ujar Sekda.

Pada intinya kata Sekda, Bupati Minut sangat mengapresiasi dan menyambut baik untuk melaksanakan program makan bergizi di Minahasa Utara dengan adanya kolaborasi yang baik pasti program tersebut berjalan dengan baik.

Sementara Dandim Bitung - Minut yang diwakili Pasiter Kapten Robi Wicaksono dalam Rakor tersebut mengatakan untuk nomenklatur saat ini telah berubah dari Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti Makan Bergizi yang menjadi program prioritas.

"Makan bergizi tujuannya memberikan kelengkapan atau pemenuhan gizi kepada anak - anak siswa meskioun kedepannya dikembangkan kepada ibu hamil maupun anak stunting. Perlu kami jelaskan, program makan bergizi berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), dimana badan tersebut untuk menangani atau menjalankan program prioritas makan bergizi. BGN tidak mempunyai perpanjangan tangan di daerah, jadi hanya satu BGN dan apabila ada yang mengatasnamakan BGN didarrah itu ilegal, sementara Kodim hanyalah mitra BGN untuk menjalankan program prioritas," ujar Pasiter.

Menurut Pasiter, untuk program Makan Bergizi dibagi menjadi dua sumber anggaran, dimana pembangunannya dari BGN sendiri dan APBN, satunya lagi dari mitra mandiri sebutan yayasan non pemerintah yang sanggup mendaftarkan menjadi mitra BGN dalam pemenuhan gizi atau usaha makanan atau cathering bentuk yayasan untuk melaksanakan program tersebut.

"Jadi sumber daya anggaran bagi pengusaha cathering, berasal dari APBN sementara pembangunannya dari modal mitra mandiri lewat BGN, mulai dari membangun modalnya dari BGN tetapi asetnya dari pemerintah daerah setempat dan nantinya tetap bangunan tersebut milik pemerintah dan BGN hanya pinjam pakai," ujar Pasiter.

Sementara fungsi bangunan SPPG nantinya berfungsi sebagai dapur umum logistik wilayah dalam aspek wilayah pertahanan juga pemenuhan logistik bagi korban bencana alam jika itu terjadi.

"Untuk tahun 2025 akan didirikan 47 unit SPPG yang tersebar di kabupaten/kota provinsi Sulawesi Utara. Untuk Minahasa Utara mendapatkan kuota tiga lokasi SPPG yang lokasinya harus padat sekolah atau siswa, karena tidak semua daerah padat siswa. Dari data yang kami tampung sejak November 2024 di Minahasa Utara terdapat 46074 siswa dan akan kami kroscek lagi dengan Dinas Pendidikan Minut. Setiap unit SPPG akan melayani 11500 siswa diluar dapur mandiri,' ujar Pasiter.

Untuk pembangunan SPPG kata Pasiter akan dilaksanakan tiga tahap dan tahap tiga diupayakan bulan November sudah oprasional.

"Kami berharap Minahasa Utara mendapat tahap pertama sehingga program Makan Bergizi dapat terlaksana, mengingat daerah lain sudah berjalan tapi kita baru membangun dan kami berterima kasih kepada pemerintah kabupaten yang merespon baik program ini," ujar Pasiter.

Dia pun mengatakan, untuk lokasi di kepulauan belum terdata pasti, khususnya di kepulauan Wori maupun Likupang(.

"Nantinya, untuk wilayah kepulauan, mungkinakan diperbaiki fasilitas dan perlengkapan khusus pembangunan SPPG di kepualauan.

Dalam segi kesehatan kata Pasiter, jika ada siswa yang alergi terhadap suatu makanan, dia berharap bagi orang tua dapat melaporkan kepada unit SPPG atau pemerintah setempat atau pun Kodim.

Sementara segi rekruitmen untuk menjadi bagian di SPPG atau karyawan, tidak ada imbalan apa pun, ketika ada hal tersebut dapat melaporkan baik ke Kodim atau ke kepolisian. Rekruitmen tersebut akan di verifikasi di Kodim.(MRT)