kawanuasatu.com (Minut)-- Bupati Minahasa Utara Joune J E Ganda SE MAP MM MSi sayangkan aksi demo yang dilakukan di kompleks pendidikan atau dua SD di daerah tersebut oleh sejumlah warga yang menuntut pembayaran pekerjaan proyek yang telah selesai di tahun 2020 lalu.

"Demo yang dilakukan itu salah sasaran, kar na proses ini sementara dalam proses hukum, sangat disayangkan melakukan aksi di ruang pendidikan," ujar Bupati, Senin.

Bupati pun mempertanyakan aksi demo di ruang publik pendidikan itu dilakukan oleh siapa, mengingat dampaknya kepada anak sekolah.

"Saya bingung apakah yang demo ini aktivis atau penyedia, karena setelah di pelajari, ternyata orang yang demo adalah aktivis bukan penyedia, jadi saya bingung," ujar Bupati mempertanyakan aksi demo.

Bupati menjelaskan atas status yang dipertanyakan oleh sejumlah penyedia terkait proyek yang telah selesai dikerjakan.

"Perlu diketahui, proses ini sedang dalam proses hukum, kita tunggu proses nya. Kalau kita sudah bayar, pemerintah yang salah dan itu tidak boleh," ujar Bupati menjelaskan.

Bupati mengakui bila pada prinsipnya dalam pemerintahannya tidak ada namanya mengkotak ,- kotakan status proyek pemerintahan sebelumnya.

"Perlu diketahui, kita juga sudah banyak menyelesaikan persoalan - persoalan di pemerintahan sebelumnya, saat kita menjadi kepala daerah dan kita mampu menyelesaikannya, termasuk menerima persoalan lainnya," ujar Bupati.

Untuk itu kata Bupati, mereka yang menamakan LSM, aktivis atau pun penyedia melakukan blokade di pelayanan publik itu tidak logis.

"Siapa pun yang melakukan aksi blokade di pelayanan publik, tidak boleh namanya bar bar atau gaya preman. Jadi itu langkah langkah tidak boleh, marilah kita ikuti proses hukum yang berjalan," ujar Bupati menegaskan.(MRT)