Minahasa Utara (ksc) -- Pjs Bupati Minahasa Utara C Dondokambey meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk transparansi soal perincian data keuangan yang ada hubungannya dengan pandemi Covid - 19, biar tidak ada dusta.

"Saya juga masih menunggu laporan hasil perincian, apa yang dilakukan lewat perangkat daerah, disingkronkan lewat hasil audit BPK RI. Artinya tidak ada dusta," kata Dondokambey, usai mengikuti Vidvon fengan Tim BPK RI, Jumat.

Dia mengatakan, setiap pengeluaran anggaran ditengah pandemi apalagi untuk kebutuhan masyarakat, menjadi tanggungjawab pemerintah dan memerlukan laporan yang rill.

"Karena dengan anggaran yang cukup besar, benar - benar dapat menutupi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi lalu, baik dari segi kesehatan, penguatan ekonomi dan beberapa indikator lainnya harus disingkronkan," katanya.

Bahkan Dondokambey menyerahkan semua proses kepada tim auditor untuk mensingkronkan hasil audit agar benar - benar terbuka.

"Kalau memang terjadi indikasi adanya data yang belum lengkap atau belum memenuhi,, diserahkan kepada auditor untuk merekomendasikan kepada BPK RI," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk tahap pertama sudah ada action meeting, kemudian nanti ada tahap selanjutnya dan sekarang menunggu hasil reviuw untuk jadikan rujukan bagi kita sebagai pelaporan.

"Saya berharap, apa yang dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi dari berbagai segi," ujar Pejabat sementara Bupati Minut C. Dondokambey.(MRT)