Minahasa Utara (ksc) - Pjs Bupati Minahasa Utara C Dondokambey minta kepada pihak kejaksaan maupun Pengadilan mengawal pembahasan APBD 2021 agar berjalan lancar.

"Saya titip pesan, sekiranya pak Ketua Oengadilan dan Kajari Minut lebih mendorong agar secepatnya setelah APBD Perubahan bisa selesai dan APBD Induk berjalan dengan baik," ujar Dondokambey dalam Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, Selasa.

Dondokambey mengatakan, wajib mendukung upaya pengadilan Negeri, karena indikator terwujudnya pemerintahan yang baik harus mentaati aturan hukum yang berlaku dan wajib diberi dukungan.

Terkait sistem yang dilakukan pengadilan negeri Airmadidi, dia pun memaklumi dengan kondisi yang ada, dimana semua sisi berubah dengan adanya pandemi, ketika tata kelola administrasi persidangan harus dilakukan lewat online.

"Saya salut dan memberi apresiasi, dengan memberdayakan potensi yang ada, sistem pun dapat berjalan dengan baik. Yang pasti setiap program yang dijalankan baik pengadilan maupun kejaksaan, selaku pemerintah akan mendukung," kata Dondokambey.

Dondokambey pun meminta pers memberi edukasi yang baik kepada masyarakat lewat pemberitaan,bmengedepankan sinergiritas agar stabilitas terjaga, sehingga apa yang diinginkan bersama berjalan dengan baik untuk kemajuan Minahasa Utara.

Sementara Kepala Pengadilan Negeri Airmadidi Mohamad Sholeh SH MH terkait peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 sudah dalam penerapan.

"Sudah beberapa kali dilakukan tentang akselerasi secara virtual demi koordinasi agar terpantau lewat aplikasi yang ada. Namun demikian hal itu belum terwujud karena sitem dan jaringan belum memadai. Namun demikian, lewat perbaikan sistem maka hal itu pun mulai terwujud," kata Sholeh.

Menurut Sholeh, ditengah pandemi Covid - 19 pihaknya harus melakukan sistem persidangan melalui Vidcon, demi menjaga menyebarnya penyakit tersebut.

Hadir dalam sosialisasi tersebut yaitu Kajari Minut Fanny Wydiastuti SH MH, Kadis Kominfo dan sejumlah undangan terbatas.(MRT)