Minahasa Utara (ksc) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Utara Edwin Nelwan ingatkan Bupati agar komitmen soal tranparansi pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan mengikuti sistem test.

"Bagi saya sulit untuk menilai soal thl, karena setiap satuan kerja perangkat daerah berbeda-beda kerjanya, namun saya mendukung soal transparansi pengangkatan THL karena pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan," ujar Nelwan.

Nelwan pun mendukung langkah Bupati Minut yang mengakomodir kembali THL demi efisiensi anggaran.

"Saya setuju efisiensi anggaran apabila penempatan THL, saya rasa tidak efektif lagi dan menyerap apbd begitu besar yang sebenarnya banyak cara untuk memberikan jalan keluar bagi thl, sebenarnya rance gaji tidak besar. Banyak pekerjaan diluar pun lebih tinggibenghasilannya," kata Nelwan.

Apakah dengan berkurangnya THL akan menimbulkan pengangguran kata Nelwan, dia mengatakan bukanlah demikian. Disini lah para THL harus lebih meningkatkan mutu dan mengambil peluang dari sisi pandang positif.

"Bagaimana thl itu dengan usia emas ketika mereka ada disini membuang waktu, yang padahal banyak peluang emas diluar sana yang lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi, karena gaji THL di pemerintahan kabupaten Minut tidak begitu besar," katanya.

Lebih penting kata Nelwan, soal perekrutan THL harus mempunyai bibit atau bobot dan benar-benar mampu bekerja dengan baik.

"Karena setiap skpd punya kebutuhan berbeda-beda, berharap yang direkrut adalah orang-orang baik yang punya niat ingin bekerja. Juga tidak ditafsirkan ketika dirampingkan jumlah THL dan saat ditest ada orang baru muncul lantas tidak sesuai skil. Karena variabel menjadi ukuran, lebih mengedepankan yang sudah lama menjadi THL karena mereka telah terlatih dalam bidangnya," ujar Nelwan menjelaskan.

Nelwan berharap, thl yang sudah lama bekerja lebih diprioritaskan katena mereka tahu seperti apa pekerjaannya.

"Jangan sampai perekrutan ini menjadi sesuatu yang lebih rumit, mudah mudahan tidak seperti itu bahkan thl jadi ajang tenaga politik. Saya mendukung penerintah soal perekrutan thl dengan melaksanakannya secara transparan," demikian Edwin Nelwan Anggota DPRD Minut Fraksi Golkar.

Sebelumnya Bupati Minut Joune Ganda mengatakan, untuk THL akan dikeluarkan SK Bupati, agar sistem satu pintu.

"Yang sebelumnya para THL SK dari masing- masing SKPD, namun saat ini dikeluarkan lewat SK Bupati. Pemberhentian thl bukan memperbanyak pengangguran, tapi untuk penyesuaian anggaran dan akan dilakukan perekrutan kembali lewat test," kata Bupati Joune Ganda.(MRT)