Minahasa Utara (ksc) - Rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2020 Minahasa Utara yang di pimpin langsung Ketua DPRD Denny Lolong didampingi Wakil Ketua Olivia Mantiri dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati setempat, Joune Ganda - Kevin W Lotulong, Selasa (15/6), lebih menitikberat pada pertanggungjawaban dana covid-19.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda terkait pandangan sejumlah fraksi yang notabene kepemimpinannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dimulai pada Februari 2021, mengakui bilamana beberapa catatan kritis bisa ditanggapi yaitu mengenai kerugian derah, termasuk terus mengupayakan pertanggungjawaban dana covid 2020.

"Kami sementara mengupayakan semua pandangan fraksi, bahkan pengembalian TGR  oleh ASN dan kerjasama dengan APH untuk pihak ketiga demi peningkatan kinerja, tentu saja menjadi perhatian kami di bawah pemerintahan JGKWL," ujar Bupati Minut.

Kesempatan itu, Bupati menjelaskan, kedepan pemerintah akan mempresentasikan bumi revolusi mental di kementrian.

"Semoga ini bisa berhasil dan bisa di resmikan oleh pak Presiden. kami juga menargetkan tahun 2021 Minahasa Utara Harus WTP melalui penilaian BPK dengan cara mengharuskan segala transaksi dengan sistem non tunai. Minggu berjalan ini kami juga akan dikunjungi oleh KPK RI pusat untuk audience guna pendampingan mulai dari perencanaan agar bisa dikawal dengan baik. Dan kami juga telah dikunjungi BPKP untuk mensinergikan pembangunan di Minahasa Utara," ujar Bupati.

Bupati menegaskan, untuk semua  catatan kritis yang diberikan ini, boleh dijadikan pemacu kinerja kedepan agar Minahasa Utara bisa lebih hebat lagi kedepan.

Paripurna tersebut, semua Fraksi DPRD Minahasa Utara menerima untuk selanjutnya menjadi rancangan laporan perrtanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, untuk ditetapkan menjadi Perda dengan berbagai pandangan masing-masing fraksi, termasuk pandangan umum badan anggaran DPRD Minut yang disampaiakn Stendy Rondonuwu.(MRT)