Bupati Minut Rakor Bersama KPK RI Wujudkan Pemerintahan Bersih
kawanuasatu.com (Minut)-- Bupati Minahasa Utara Joune J E Ganda SE MAP MM MSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu(13/8/2025)
Bupati Minut Joune Ganda mengatakan, tujuan kegiatan Rakor antara lain menyatukan Komitmen terkait Pencegahan Korupsi di daerah.dimana hal ini secara simbolis penandatanganan Komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
"Untuk komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung, penerapannya di lakukan secara ketat, sistimatis dan masiv oleh Inspektorat. Ini jadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin memasuki periode kedua ini," ujar Bupati Joune Ganda yang juga Sekjen APKASI.
Sementara Kepala Inspektur Minut Steven Tuwaidan yang mendampingi Bupati dalam Rakor bersama KPK ingin mendengar sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan Korupsi dari masing Kepala Daerah dan DPRD.
"Terkait Komitmen pak Bupati dan Wakil Bupati dalam pemberantasan Korupsi sangat tinggi, dimana segala bentuk program yang menjadi program strategis Pemda itu dikawal mulai dari proses perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan," ujar Tuwaidan.
Dia menambahkan, dalam setiap kesempatan Bupati dan Wakil Bupati senantiasa menyampaikan untuk memperkuat kapabilitas APIP dan Komitmen Kepala OPD agar menjalankan tugasnya dengan baik, artinya taat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan regulasi agar supaya tdk terjerat dengan masalah hukum.
"Salah satu indikator dan fakta komitmen pak Bupati dan wakil bupati mencegah korupsi di Minut adalah capaian MCSP KPK Tahun 2024, dimana di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat peringkat pertama,. Arahan dan perintah pimpinan agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini," kata Tuwaidan.
Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar," katanya.
Dia menjelaskan, faktor utama masih terjadinya korupsi didaerah, antara lain soal Integritas penyelenggara negara yang rendah, kondisi sinergitas dan Kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat, dan soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu pemahaman bersama, Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis sambil menegaskan area yang paling rawan korupsi adalah Sumber daya alam, BUMD, dana Desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat
Dalam kegiatan itu, hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Bupati Minahasa Utara (Minut) ketua DPRD Minut Vonny A.Rumimpunu di dampingi oleh Sekda Ir Wowiling, Msi, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, staf humas/protokoler dan admin Mcp.(Humas Kominfo Minut/MRT)