Minahasa Utara (ksc) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahaaa Utara kaji surat yang dilayangkan oleh pemerintah provinsi yang ditandatangani Gubernur Sulut Olly Dondokambey, terkait pelantikan pejabat yang dilakukan pekan lalu.

"Soal ini saya menyampaikan bahwa surat yang dilayangkan oleh pak Gubernur ditujukan untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara. Memang ada tiga kabupaten yang mendapat perhatian khusus oleh pak Gubernur, salah aatunya Minahasa Utara. Untuk surat tersebut sedang kita dalami," ujar Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Selasa.

Bupati mengatakan, dari yang disampaikan oleh pak gubernur lewat surat terswbut meminta penjelasan terkait pelantikan pejabat pada pekan lalu.

"Pemahaman rolling ini sedang kita dalami dari surat yang disampaikan oleh pak gubernur dan saat ini kita melakukan analisa dan tentunya setiap apa yang sudah kita lakukan merupakan kajian," kata Bupati.

Dia mengatakan, adanya surat dari gubernur merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

"Saya menyampaikan hal ini adalah babak baru, di mana kita melihat sinergitas antara pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dengan kami pemimpin-pemimpin kepala kepala daerah di kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus untuk mengontrol setiap kepala daerah Bupati maupun Walikota," ujarnya.

Namun demikian kata Bupati, untuk surat yang dilayangkan kepada pemerintah kabupaten Minahasa Utara akan ditindaklanjuti.

"Kami segera merespon surat yang disampaikan itu dan kita dalam tahapan pengkajian untuk memberikan argumentasi argumentasi kita dan tentunya apabila di dalam penjelasan yang sudah disampaikan oleh pak gubernur tersebut kami melihat ada hal-hal yang harus diperbaiki, kita akan selesaikan dan sesungguhnya ini adalah terbukanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," katanya.

Bupati menjelaskan, selama ini di kabupaten Minahasa Utara belum pernah ada hal demikian dilakukan oleh pak gubernur sebagai bentuk sinergitas.

"Rekan-rekan media ketahui, selama ini belum pernah mengalami hal seperti ini terjadi di beberapa daerah, yang kita rasakan sekarang adalah pemerintah provinsi minta agar supaya setiap kabupaten/kota bisa menjalankan tata pemerintahan dengan baik sekaligus ini juga menjadi suatu pembelajaran bagi kita di kabupaten terutama di kabupaten Minahasa Utara ini dalam kita melakukan analisa jabatan kita akan melakukannya dengan melakukan konsultasi," ujarnya.

Dia pun mengakui, perbedaan di setiap kebijakan itu adalah biasa bahkan ada multitafsir yang berkembang dengan berbagai pandangan.

"Jadi berbagai pandangan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang manusiawi, ada yang mengatakan begini, ya kan waktu masih berlaku undang-undang yang sama juga bisa, ini hal-hal yang kemudian terjadi, bahkan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya kita juga punya jawaban tetapi ada hal-hal yang sifatnya internal yang tidak perlu kita sampaikan ke publik, karena itu urusan administrasi dalam tata pemerintahan," katanya menjelaskan.

Yang paling penting kata Bupati didampingi Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin W Lotulung juga Sekretaris Daerah, Jimmy Kuhu adalah kepentingan masyarakat yaitu melayani dengan baik.

"Sapapun kepala dinasnya maupun bupatinya, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, dan terkait surat dari pak gubernur dalam kajian" demikian Bupati Minut Joune Ganda.(MRT)